partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

Indonesia dengan penduduk sekitar 258 juta jiwa lebih dari setengah tinggal di desa. Menurut data dari Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi jumlah desa di Indonesia ada 74.754 desa, dan lebih dari separuhnya merupakan desa tertinggal dan sangat Tertinggal.

Sementara yang tergolong sebagai Desa maju dan mandiri baru sekitar 5% saja. Berdasarkan undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Desa punya sumber pendapatan baru dari APBN yang sering disebut dana desa, jadi desa punya kewenangan yang lebih besar untuk menentukan dan mengelola pemerintahannya secara mandiri terutama dalam perencanaan penganggaran pembangunan.

Kita lihat sekilas hasil survei awal yang dilakukan untuk melihat gambaran proses perencanaan pembangunan di 3 kabupaten bogor, Tabanan dan Lombok Barat hasilnya 11% yang pernah menghadiri musyawarah desa untuk menyusun rancangan APB desa dan hanya kurang dari 1% kelompok perempuan dan kelompok Marginal lainnya yang terlibat atau dilibatkan dalam proses perencanaan penganggaran di desa.

Dalam analisa APBD rata-rata anggaran yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat hanya 5% saja dari total APBD dan rata-rata anggaran yang digunakan untuk kebutuhan perempuan masih di bawah 1%.

Kok bisa ya? Umumnya karena pemerintah Desa belum membuka informasi dan menyediakan sarana partisipasi untuk seluruh masyarakat desa dalam proses perencanaan pembangunan dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap proses pembangunan di desanya.

Di sisi lain tidak semua Pemerintah Kabupaten punya peraturan yang menjamin semua lapisan masyarakat terlibat dalam proses penyusunan perencanaan penganggaran di desa.

Lalu Siapa yang harus terlibat dalam proses perencanaan penganggaran pembangunan di desa? Kamu, kita dan semua. Undang-undang desa Nomor 6 Tahun 2014 sangat menekankan partisipasi seluruh warga masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran Desa, sehingga ada peluang dan jaminan bagi kaum perempuan dan kelompok Marginal lainnya untuk terlibat aktif dengan mengikuti semua siklus proses perencanaan pembangunan mulai dari lingkup terkecil. Jadi kebutuhan mereka dapat didengar dan dipenuhi melalui penganggaran Desa.

Nah jadi sekarang tidak ada alasan lagi kan untuk tidak terlibat dalam proses pembangunan di desa. Selain itu proses penyusunan dokumen penganggaran Desa sifatnya terbuka dan boleh diakses oleh siapa saja. Tidak ada alasan pula bagi pemerintah Desa untuk tidak membuka informasi tentang semua proses dan dokumen pembangunan desa kepada semua lapisan masyarakat. Desa ada baiknya melalakukan penganggaran publik yang responsif gender, inklusif dan partisipatif di tingkat Desa.

Mari mulai dari sekarang aktif ikut dalam proses pembangunan di desa.

Indonesia membangun desa desa membangun Indonesia.

Alam yang indah, penduduk yang ramah, serta udara yang masih segar itulah sedikit ingatan kita tentang desa-desa di Indonesia, namun dibalik keindahan alam di desa ada banyak pekerjaan rumah tangga pemerintah yang harus dilakukan untuk membangun desa dan membina masyarakat Desa agar Sejahtera sesuai dengan kewenangan desa sebagai self governing community. desa dapat menggunakan aset desa dari berbagai aspek kehidupan untuk pembangunan. kemudian sesuai dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 79 ayat 4 Desa akan mendesain RPJM desa rkp desa dan DU rkp desa untuk menjadi pedoman pembangunan dalam jangka waktu yang ditentukan. rencana pembangunan desa tidak hanya bersifat fisik tetapi juga dalam pelayanan publik, ekonomi kelembagaan, serta pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

perencanaan Desa memiliki prinsip antara lain;

1. belajar dari pengalaman dan menghargai perbedaan

2. orientasi pada tujuan praktis dan strategis

3. keberlanjutan

4. informasi desa dari masyarakat

5. partisipatif dan demokratis.

6. pemberdayaan dan kaderisasi

7. berbasis kekuatan

8. keswadayaan

9. keterbukaan dan pertanggungjawaban.

dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa diperlukan kerja keras dan gotong royong antar warga dan pemerintahnya.

setelah peraturan dan tata kelola sudah disiapkan perencanaan yang matang sangat dibutuhkan.

mekanisme perencanaan Desa dibuat berdasarkan aspirasi dan partisipasi warga dengan elemen peraturan Desa.

  1. kerja jadi peristiwa khusus seperti bencana alam krisis politik krisis ekonomi dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan
  2. kedua terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pemerintah daerah provinsi dan atau pemerintah daerah kabupaten atau kota

sementara itu dalam merencanakan pembangunan desa tentu tak lepas dari pengawasan. masyarakat dituntut untuk selalu mengawasi perkembangan yang ada bekerjasama dengan pemerintah Desa serta BPD

Bupati atau Walikota dari desa-desa yang ada wajib melakukan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

para bupati dan walikota juga harus mempelajari, merespon tindakan yang ada, dan mengevaluasi serta membimbing para aparat desa. bila terjadi masalah pemecahan dilakukan berdasarkan kearifan lokal dan musyawarah desa.

hasil kesepakatan kemudian dituangkan dalam berita acara musyawarah desa Ayo wujudkan desa yang harmonis maju sejahtera dan bermartabat dengan perencanaan yang baik dan benar sesuai undang-undang 1945 dan Pancasila. Desa Sejahtera cermin kesejahteraan bangsa

saya imam sahroni darmawan seorang ahli SEO sampang madura jawa timur